Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

REAKTUALISASI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KUHP NASIONAL

Srirejeki — 2026-05-09

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu contoh masalah aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi nilai agama dan budaya dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penempatan zina sebagai delik biasa dimaksudkan untuk mempertegas peran negara dalam merespons perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan publik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan struktur budaya Indonesia. Sehingga pengaturan tindak pidana perzinaan menggunakan delik delik diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social walfare) dan perlindungan masyarakat (social defence).

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Musrifah — 2026-05-09

Fenomena childfree menjadi perdebatan publik setelah pernyataan Gita Savitri Devi yang menyebut memiliki anak sebagai pilihan, bukan kewajiban. Hal ini memunculkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan kultur, norma, dan ajaran agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan: hukum positif memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk memilih memiliki anak atau tidak sebagai ranah privat, tanpa konsekuensi hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, childfree tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Namun, Islam membedakan praktiknya: menolak keturunan secara permanen dianggap haram, sedangkan pengaturan jarak kelahiran melalui kontrasepsi diperbolehkan.

IMPLEMENTASI DAKWAH RAMADHAN PENDAKWAH MUDA DALAM BIMBINGAN KEAGAMAAN JAMAAH MASJID AT-TAQWA TAWANGREJO PERSPEKTIF HUKUM FIQIH

Febriana Nur Azizah — 2026-05-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dakwah Ramadhan oleh pendakwah muda dalam membimbing praktik keagamaan jamaah di Masjid At-Taqwa Tawangrejo dalam perspektif hukum fiqih. Dakwah Ramadhan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan dan kualitas ibadah umat, khususnya dalam pelaksanaan puasa, zakat fitrah, shalat tarawih, dan berbagai amalan sunnah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan dakwah Ramadhan yang dilakukan oleh pendakwah muda di masjid tersebut. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan normatif dalam perspektif hukum fiqih untuk menilai kesesuaian materi dan metode dakwah dengan prinsip-prinsip fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Ramadhan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan pengurus takmir masjid. Pendakwah muda memiliki kesiapan keilmuan yang memadai dalam menyampaikan materi fiqih ibadah yang didukung oleh dalil Al-Qur’an, hadis, dan literatur fiqih. Selain itu, metode penyampaian dilakukan secara komunikatif melalui ceramah singkat, penjelasan praktis, dan sesi tanya jawab interaktif. Dakwah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai proses edukasi fiqih praktis yang membimbing jamaah dalam melaksanakan ibadah Ramadhan secara tepat sesuai dengan tuntunan syariat.

STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH UMKM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MAULANA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR: ANALISIS ASPEK PASAR, TEKNIS, MANAJERIAL, REGULASI, DAN PEMASARAN

Diany Mairiza — 2026-05-15

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan bisnis syariah pada UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Maulana di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan aspek pasar, teknis, manajerial, regulasi, dan pemasaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha memiliki permintaan pasar yang tinggi dan stabil, proses produksi sesuai standar, manajemen usaha berjalan efektif, serta telah memiliki izin resmi dan memenuhi standar kesehatan. Strategi pemasaran melalui harga kompetitif, lokasi strategis, layanan antar, dan pemanfaatan WhatsApp dinilai cukup efektif meskipun promosi digital masih terbatas. Dari perspektif syariah, usaha telah menerapkan prinsip halalan thayyiban, amanah, dan transparansi. Secara keseluruhan, UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Maulana layak dijalankan dan dikembangkan sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian merekomendasikan peningkatan sanitasi, digitalisasi pencatatan, optimalisasi promosi digital, dan penambahan kendaraan distribusi.

USHUL FIQH AS LEGAL EPISTEMOLOGY: BETWEEN TEXTUALITY AND RATIONALITY

Putri Rahyu — 2026-05-23

Ushul fiqh is the foundation of legal knowledge that lies between text and reason. The main focus of this research is to explain how ushul fiqh functions as a method of istinbath to address various new issues that arise in society. This research uses qualitative literature study. Furthermore, the secondary data collected were analyzed using descriptive analysis methods with a contextual approach. This study shows that the epistemology of ushul fiqh remains relevant and adaptive in facing various issues that develop over time due to the combination of revelation (textual) and reason (rational).

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK HUBUNGAN TANPA STATUS DI KALANGAN REMAJA PADA ERA DIGITAL

Fitri Nila — 2026-05-25

This study aims to analyze the impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era from the perspectives of juridical law and Islamic law. The development of information technology and social media has influenced adolescents’ social interaction patterns, leading to the emergence of undefined relationships within digital society. These relationships are characterized by emotional closeness without clear commitment or legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research. The data were analyzed descriptively and qualitatively to examine the social, psychological, and legal impacts of undefined relationships. The findings reveal that undefined relationships have negative impacts on adolescents, including emotional anxiety, moral decline, deviant behavior, and the potential for legal violations through digital media. From the juridical perspective, undefined relationships are not specifically regulated in Indonesian positive law, yet their impacts may relate to violations of morality, privacy, and misuse of digital media. Meanwhile, Islamic law considers undefined relationships contrary to Islamic principles because they may lead to acts approaching adultery and damage the morality of the younger generation. This study emphasizes the importance of strengthening legal education, religious education, and digital literacy to prevent the negative impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PASCA CERAI MATI STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI

Ita Purnamasari — 2026-05-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pasca cerai mati dengan membandingkan konsep keadilan normatif dalam hukum Islam dan praktik yuridis di Pengadilan Agama Sinjai. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya mekanisme pembagian harta bersama dalam poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim serta panitera di Pengadilan Agama Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Islam menekankan keadilan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing istri, baik material maupun non-material. Namun, dalam praktik yuridis, pembagian harta bersama cenderung dilakukan secara umum dan formalistik karena keterbatasan pembuktian, regulasi yang belum rinci, serta orientasi pada kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara keadilan normatif dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian perkara harta bersama dalam perkawinan poligami.

PROBLEMATIKA IWAD KHULUK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KHI)

Moh. Mukhlis — 2026-06-11

Abstrak

Khuluk adalah bentuk pembubaran perkawinan yang diprakarsai oleh istri dan seringkali menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai iwad. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif hukum iwad dalam khuluk dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya jumlah kasus khuluk di Indonesia yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari Al-Hawi al-Kabir karya Al-Mawardi dan KHI, sedangkan data sekunder meliputi literatur dari mazhab Syafi'i dan Maliki, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif hukum Islam, iwad dalam khuluk dianggap sebagai kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami dan diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Mazhab Syafi'i menganggap iwad sebagai unsur penting khuluk, sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan khuluk tanpa iwad jika istri meminta penghapusan iwad dan perceraian diucapkan dengan menggunakan istilah khuluk. Sementara itu, KHI menekankan mekanisme prosedural dan kesepakatan bersama mengenai besarnya iwad. Studi ini berkontribusi untuk mengklarifikasi kedudukan hukum iwad khuluk dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata kunci: Iwad; Khuluk; Hukum Islam; KHI

DINAMIKA PERADILAN ISLAM DALAM KONTEKS POLITIK IDENTITAS DI ERA MODERN

Zulfitriana — 2026-06-11

Abstrak

Menguatnya politik identitas dalam dinamika sosial-politik Indonesia turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk peradilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat politik identitas dalam peradilan Islam, peran lembaga peradilan dalam menjaga netralitas, serta dampak yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap jurnal, buku, dan publikasi ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam peradilan Islam mencerminkan interaksi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum nasional, dan kepentingan sosial berbasis identitas kelompok. Dalam konteks ini, peradilan Islam memiliki peran penting dalam menjaga netralitas melalui independensi hakim, penerapan hukum secara objektif, dan profesionalitas aparat peradilan. Namun, menguatnya politik identitas juga [menimbulkan dampak yang kompleks, seperti potensi bias dalam putusan, tekanan sosial terhadap hakim, serta konflik antara norma hukum dan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan integritas aparat peradilan, serta kesadaran masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum agar peradilan Islam tetap adil, objektif, dan independen.

KLASIFIKASI TALAQ DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN NORMATIF TERHADAP BENTUK DAN AKIBAT PERCERAIAN

Ade Sultan Muhammad — 2026-06-11

Talaq is one of the divorce mechanisms in Islamic law that encompasses various classifications and legal consequences. However, public understanding of the different types of talaq and their legal implications remains limited, often leading to misunderstandings regarding the rights and obligations arising after divorce. This study aims to examine the classifications of talaq in Islamic law and analyze the legal consequences associated with each type. The research employs a normative legal research method using a conceptual approach and library research. The data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudential literature, books, and relevant scholarly publications on Islamic family law. The findings reveal that talaq can be classified based on the right of reconciliation, the timing of its pronouncement, the wording used, the number of pronouncements, and special forms such as khulu', talaq tafwidh, talaq ta'liq, li'an, ila', and zhihar. Each type of talaq carries distinct legal implications concerning reconciliation rights, maintenance during the waiting period (*iddah*), marital status, and the possibility of remarriage. Therefore, a comprehensive understanding of the classifications of talaq and their legal consequences is essential to ensure legal certainty and protect the rights of all parties in accordance with the principles of Islamic law.

MAKNA NUSYUZ DALAM PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT DI DESA NIPA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA

Adi Sofyan — 2026-06-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna nusyuz menurut pandangan ulama dan masyarakat Desa Nipa serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari tindakan nusyuz istri terhadap suami dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan norma sosial masyarakat. Tindakan nusyuz menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugurnya sebagian hak istri, khususnya hak untuk memperoleh nafkah tertentu, serta berpotensi menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perceraian apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang dianjurkan dalam Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

REKONSTRUKSI BATIN MANUSIA SEBAGAI PUSAT RESISTENSI: GAGASAN ETIKA DIGITAL PERSPEKTIF PEMIKIRAN BEDIUZAMAN SAID NURSI

Abdullah Khusairi — 2026-06-23

Artikel ini mengkaji etika digital dalam konteks masyarakat algoritmik melalui perspektif Bediuzzaman Said Nursi. Pada era digital kontemporer, platform media sosial telah bertransformasi menjadi ruang yang digerakkan oleh algoritma yang membentuk perhatian, perilaku, dan persepsi moral manusia. Kondisi ini mengkhawatirkan terjadinya kesadaran moral, penyebaran misinformasi, malinformasi dan disinformasi serta melemahnya kesadaran spiritual dalam interaksi daring. Meskipun studi-studi tentang etika digital selama ini didominasi oleh kerangka teori Barat seperti teori tindakan komunikatif dan kapitalisme pengawasan, perhatian terhadap epistemologi spiritual Islam masih sangat terbatas. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif yang dipadukan dengan Analisis Wacana Kritis, penelitian ini menganalisis konsep-konsep kunci dalam pemikiran Nursi, yaitu ghaflah (kelalaian spiritual), tafakkur (perenungan), dan iman tahqiqi (iman yang terverifikasi), dalam kaitannya dengan budaya algoritmik. Hasil penelitian menunjukkan, sistem algoritmik memperkuat kondisi distraksi yang sejalan dengan konsep ghaflah, sekaligus melemahkan kemampuan refleksi moral. Sebaliknya, tafakkur dan iman tahqiqi berfungsi sebagai mekanisme epistemik dan spiritual yang memungkinkan terbentuknya resistensi moral terhadap ekonomi perhatian yang digerakkan oleh algoritma. Penelitian ini menyimpulkan, etika digital perlu melampaui kerangka teknis dan komunikatif dengan memasukkan kesadaran spiritual sebagai dimensi fundamental kesadaran manusia. Integrasi epistemologi spiritual Nursi dalam etika digital menawarkan perspektif baru untuk memahami implikasi moral dari tata kelola algoritmik dalam masyarakat kontemporer.